PENANDATANGANAN KREDIT PENDANAAN PEMBANGUNAN PROYEK 5 PLTU EPC 10.000 MW ANTARA PLN DENGAN SINDIKASI BANK Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2009 bertempat di Departemen Keuangan telah dilakukan penandatanganan kredit pendanaan pembangunan proyek 5 PLTU EPC 10.000 MW antara PLN dengan sindikasi Bank BRI, Bank BNI, BPD DKI, BPD Papua, BPD Sulawesi Selatan, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumatera Selatan, dan BPD Sumatera Utara. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar dengan Direktur Utama Bank BNI Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir, Direktur Utama BPD DKI Winny Erwindia Hasan, Direktur Utama Pengembangan Korporat BPD Papua Eddy Rainal Sinulingga, Direktur Umum BPD Sulawesi Selatan Andi Djuarzah, Direktur Utama BPD Kalimantan Selatan H. Juni Rif’at, Direktur Pemasaran BPD Sumatera Selatan Sukirno dan Direktur Utama BPD Sumatera Utara Gus Irawan yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Turut hadir dalam acara tersebut Deputi UPISET Kementerian Negara BUMN Sahala Luman Gaol, Ketua Tim Percepatan Proyek 10 Ribu MW Yogo Pratomo, Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo, dan Direktur Konstruksi Strategis PLN Moch. Agung Nugroho.
PLN melakukan penandatanganan tiga buah Perjanjian Kredit yang terdiri dari dua paket untuk pembiayaan porsi Rupiah dan satu paket pinjaman Rupiah untuk pembiayaan porsi USD dengan rincian sebagai berikut :
1. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU 3 Jawa Timur, Tanjung Awar-awar (2 x 350 MW) dengan Sindikasi Bank BNI dan Bank BRI sebesar Rp 1,155 Triliun.
2. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU Sulawesi Selatan (2 x 50 MW), PLTU 3 Bangka Belitung (2 x 30 MW), PLTU 2 Papua (2 x10 MW) dan PLTU Kalimantan Selatan (2 x 65 MW) dengan Sindikasi Bank BRI dan enam Bank Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Pembangunan DKI, Bank Pembangunan Daerah Papua, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 1.151 Triliun
3. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU Sulawesi Selatan (2 x 50 MW), PLTU 3 Bangka Belitung (2 x 30 MW), PLTU 2 Papua (2 x10 MW) dan PLTU Kalimantan Selatan (2 x 65 MW) dengan Sindikasi Bank BRI dan Bank BNI sebesar Rp 2,1 Triliun yang ekivalen dengan USD 172.9 juta.
Proyek yang didanai dari Perjanjian Kredit ini merupakan bagian dari proyek 10.000 MW sehingga Pinjaman ini dijamin oleh Pemerintah dan ini merupakan komitmen positif yang pertama kali dari Bank Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung pembiayaan di sektor ketenagalistrikan. Total Pinjaman dari tiga paket Perjanjian Kredit dari sindikasi bank tersebut adalah sebesar Rp 4.3 Triliun, merupakan pendanaan untuk mendukung 85% dari porsi nilai kontrak EPC untuk masing-masing proyek. Sedangkan sisanya sebesar 15% akan didanai dari anggaran PLN. Tenor Perjanjian Kredit untuk pendanaan ke lima PLTU tersebut adalah selama 10 tahun termasuk masa tenggang selama 3 tahun. Suku bunga yang dikenakan adalah floating berbasis JIBOR
Keberhasilan proses negosiasi dan disetujuianya pemberian kredit ini antara PLN dengan sindikasi Bank BNI, Bank BRI dan Bank BPD menunjukkan dukungan kuat perbankan nasional dan Pemerintah melalui Menteri keuangan untuk keberhasilan pembangunan Proyek PLTU EPC 10.000 MW, yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional.
30 januari 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Penandatanganan HoA Antara PT PLN (Persero) dengan Serawak Energy Berhad
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (dua dari kiri) didampingi Direktur Perencanaan dan Teknologi, Bambang Praptono (paling kiri) menandatangani berkas Heads of Agreement (HoA) kepada Chairman Serawak Energy Berhad (SEB), Datuk Abdul Hamed bin Sepawi yang didampingi oleh Group Managing Director, Tan Sri Datuk Amar Hj. Abdul Aziz bin Dato Hj Husain, Jakarta (19/02). Kerjasama ini tetang interkoneksi antara Serawak dengan Kalimantan Barat. Pada kesepakatan ini penyediaan listrik oleh Serawak Energy Berhad (SEB) kepada PT PLN (Persero) khususnya Wilayah Kalimantan Barat ditargetkan terealisasi pada tahun 2012.
19 Februari 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Penandatangan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Propinsi Riau
Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar, Gubernur Riau H.M.Rusli Zainal, Ketua DPRD Riau Jauhar Firdaus dan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Robert Aritonang menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Propinsi Riau, di Aula Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru (05/03/2009). Rasio elektrifikasi atau daerah yang sudah berlistrik di wilayah kerja PLN Riau dan Kepulauan Riau baru mencapai 42,8% atau jauh di bawah rasio nasional. Diharapkan dengan MoU ini maka defisit listrik yang terjadi di wilayah ini akan bisa teratasi.
05 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PLN-SEB Perkuat Kelistrikan Perbatasan Kalbar
MINGGU (15/3) berlokasi di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dilangsungkan peresmian interkoneksi listrik perbatasan antara Malaysia dan Indonesia antara Serawak Energy Berhad (SEB) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pagi yang sedikit diselingi kabut itu Direktur Utama (Dirut) PT PLN Fahmi Mochtar dan Chairman SEB Datuk Abdul Hamed Sepawi disaksikan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis,
Dewan Pertimbangan Presiden Subur Budhi Santoso, Anggota Komisi VII DPR Albert Yaputra dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agusman Effendi meneken tombol tanda dimulainya kerjasama bisnis antar kedua negara.
Menurut Fahmi kerjasama ini merupakan realisasi dari rencana kerjasama yang sudah disepakati antara kedua perusahaan beberapa tahun lalu. Secara kronologis kedua perusahaan telah maraton melakukan pertemuan untuk menjalin kesepakatan yakni pada 7 Mei 2004 dilakukan MoU antara PLN dengan SESco untuk proyek 1 Electrification of Border Villages in West Kalimantan dan proyek 2 275 kV Transmission Interconnection between Serawak and West Kalimantan.
Setelah itu pada 15 September 2007 hasil layak studi dampak ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan akibat pembelian energi listrik dari SESco kerjasama antara PLN Wilayah Kalbar dengan Pasca Sarjana Untan.
Kemudian pada 10 Juli 2008 dilakukan persetujuan dari Dirjen LPE atas nama Menteri ESDM, selanjutnya pada 25 November 2008 dilakukan penandatanganan Contract for Electricity Supply Between Syarikat Sesco Berhard dengan PT PLN Wilayah Kalbar.
Pada 23 Januari 2009 commisioning dan dimulainya uji coba operasi cross border 200 kVA Sajingan-Biawak, dan pada 2 Maret 2009 dilakukan baca meter bersama PLN dan SEB untuk pengukuran energi dengan hasil 22.809 kWh.
Fahmi mengatakan, kerjasama dengan negara-negara ASEAN sudah diteken bulan Agustus 2007 oleh Menteri-Menteri Energi Asean. Khusus untuk Indonesia ada tiga proyek yang diteken yakni, pertama Malaysia dengan Sumatera kemudian Serawak dengan Kalbar dan Batam dengan Singapura. Yang paling maju dan siap adalah Serawak-Kalbar interkoneksi sistem.
Saat membicarakan interkoneksi antara Serawak dengan Kalbar melalui transmisi 275 KV itu kemudian muncul satu usulan dari PLN Kalbar apakah mungkin membeli listrik dari Serawak untuk desa-desa di perbatasan. “Spontan temen-temen di Serawak menyatakan bisa saja,” katanya.
Fahmi menambahkan, bahwa proyek untuk mensuplai desa-desa diperbatasan terkait dengan interkoneksi Kalbar dengan Serawak. Nah apa alasan PLN Kalbar membeli listrik dari Serawak untuk daerah perbatasan? Pertama, daerah-daerah perbatasan ini dekat dengan jaringan distribusi Serawak. Paling jauh lima kilometer dari jaringan. Sehingga untuk menyambung itu akan lebih cepat. "Kemudian kita sepakat untuk melakukan pembelian dengan kondisi-kondisi yang ada di Serawak,” katanya.
Ternyata harga yang ditawarkan SEB jauh lebih murah dibanding harga yang diproduksi PLN Wilayah Kalbar. “Apalagi daerah perbatasan. Ini yang kemudian PLN Wilayah Kalbar mendorong lebih cepat dilakukan pembicaraan dengan SEB."
Harga listrik yang dipatok PLN diperbatasan hampir Rp3000, sedangkan yang ditawarkan SEB Rp1000.
Sementara Gubernur Kalbar Cornelis mengaku senang dengan kerjasama ini karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalbar khususnya di daerah perbatasan. “Lebih senang lagi jika PLN yang menjual listrik ke Serawak,” katanya.
15 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PT PLN (PERSERO) ACKNOWLEDGEMENT FOR PURCHASING ELECTRICITY FROM IPP OF 2x100 MW BALI TIMUR COAL FIRED STEAM POWER PLANT IN BALI PROVINCE
PT PLN (Persero) hereby acknowledges to the public its intention for purchasing electricity from IPP of 2x100 MW Bali Timur Coal Fired Steam Power Plant on which will be built in East Area of Bali Province by the Independent Power Producer. Commercial operation of the power plant is expected in 2013 and its power will be delivered through 150 kV transmission line to the nearest PLN Grid in BaliProvince.
16 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PLN Diminta Tambah Cadangan Listrik Jadi 30-35%
PT PLN (Persero) diminta untuk meningkatkan cadangan listrik sekitar 30-35 persen dari kebutuhan listrik nasional. Saat ini cadangan listrik PLN hanya 20% dan dinilai rawan terjadi krisis listrik.
"Menurut laporan reserve margin 20 persen untuk menjaga security of supply. padahal Idealnya 30-35 persen," ungkap Menteri ESDM Purnomo dalam Ground Breaking PLTGU Tanjung Priok 740 MW, di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (6/5/2009).
Purnomo mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik saat ini rata-rata 9 persen, dimana 80 persen beban listrik nasional berada di Jawa Bali. Sementara cadangan listrik atau reserves margin ini berguna untuk mensuplai listrik jika ada gangguan dalam sistem kelistrikan.
"Tapi di sisi lain reserve margin ini adalah biaya yang harus dikeluarkan karena kita siapkan cadangan ada gangguan," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Purnomo, PLN harus dapat menyeimbangkan reserve margin yang baik dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan cadangan itu.
"Berapa reserve margin yang baik dan juga ongkos yang dikeluarkan untuk daya yang idle untuk cadangan harus diperhitungkan," jelasnya.
Purnomo menambahkan, untuk ke depannya reserves margin ini harus ditingkatkan lagi mengingat besarnya pertumbuhan jawa bali yang lebih dari 10 persen per tahun.
Sementara itu Dirjen Listrik Pemanfaatan Energi, J Purwono, menyatakan pihaknya memang jaga supaya reserve margin di Jawa Bali 30-35 persen.
"Jangan sampai suplai listrik lebih lambat daripada demand. Lebih baik reserve margin besar kedepannya," kata Purnowo.
Purwono menjelaskan meskipun berdampak pada biaya, namun besarnya reserve margin lebih baik dari pada terjadi krisis listrik.
"Walapun impact kepada cost tapi ini lebih baik, daripada krisis listrik terjadi dan malah akan berdampak kepada ekonomi," ungkap Purnowo.
Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menyatakan saat ini reserve margin PLN hanya 20 persen. "Ini sangat kritis karena selain untuk penuhi kebutuhan tapi juga harus ada cadangannya."
Menurut Fahmi, dengan cadangan diatas 30 persen maka pasokan listrik akan aman. Sejumlah negara tetangga juga sudah memiliki cadangan listrik lebih dari 30% seperti Malaysia diatas 40 persen, Singapura 90 persen.
06 mei 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PLTU LOMBOK- NTB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirut PT PLN Fahmi Mochtar, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi dan Sekretaris Jenderal DESDM Waryono Karno bersama pada acara penekanan tombol tanda dimulainya pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB (1 x 25 MW) dan PLTU 2 Lombok-NTB (2 x 25 MW) yang berlokasi di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/4).
Proyek pembangunan PLTU yang dikerjakan sepenuhnya oleh kontraktor dalam negeri ini, masing-masing dibiayai oleh APBN dan APLN. Total biaya pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB mencapai Rp 296,3 miliar. Sementara PLTU 2 Lombok-NTB sebesar Rp 354,3 miliar dan 30,7 juta dolar AS. Selain itu, proyek PLTU Lombok, NTB 1 dan 2 menggunakan 60 persen kandungan komponen lokal (content local) dan menyerap 2.000 tenaga kerja. Kedua PLTU yang ditargetkan beroperasi secara bertahap mulai Agustus dan Oktober 2010 itu, akan dapat menghemat biaya operasi sebesar Rp 370 miliar per tahun (dibandingkan jika menggunakan BBM).
Selama pembangunannya, ketiga proyek PLTU ini akan menyerap 2.000 tenaga kerja. Selain itu, pembangunan PLTU Lombok-NTB ini juga untuk mengantisipasi kenaikan beban puncak pada sistem kelistrikan Pulau Lombok yang pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 177 MW. Saat ini, pasokan listrik dihasilkan oleh 3 PLTD dengan kapasitas terpasang 118 MW dengan Daya Mampu 96,5 MW. Mengingat saat ini beban puncak sistem kelistrikan Pulau Lombok sebesar 106 MW, sehingga masih terjadi defisit daya listrik sekitar 10 MW pada waktu beban puncak.
30 April 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
First Firing Proyek PLTU 2 Banten - Labuan Unit 1
Proyek PLTU 2 Banten - Labuan Unit 1 dengan kapasitas 300 MW telah melaksanakan First Firing (penyalaan pertama mesin pembangkit) pada Selasa, 12 Mei 2009 jam 17.45 WIB dengan baik. Steam Blow telah berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2009 mulai Jam 05:00 WIB dengan baik dan aman yang langsung disaksikan oleh Deputi Direktur Pembangkitan, Ir Karmiyono didampingi Project Director, Andi Paherangi Jaya bersama Kontraktor Utama Chengda , Konsultan QA/QC SNC-Lavalin, Konsultan Supervisi Konstruksi PLN JMK, Konsultan Engineering PT Rekadaya, Tim Penguji dan Sertifikasi PT PLN JASSER dan pihak terkait lainnya. Saat ini masih terus berlangsung untuk lebih kurang 100 kali selang waktu 15 - 30 menit sekali untuk waktu kurang lebih selama seminggu. Dengan berhasilnya pelaksanaan First Firing dan Steamblow ini, berarti pelaksanaan First Firing dan Steamblow lebih cepat dari jadwal kontrak yakni pada 11 Juli 2009. Diharapkan pelaksanaan Synchronization akan dilaksanakan pada 12 Juni 2009, sehingga Commercial Operation Date (COD) Unit 1 300 MW, bisa dilakukan Juli – Agustus 2009 yang berarti lebih cepat dari original contract yakni 11 September 2009. Sedangkan untuk Unit 2 dengan kapasitas 300 MW CODnya segera menyusul 2 bulan setelah COD unit 1, Kamis (14/05).
12 Mei 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Beban Listrik Jawa Bali Naik 1.500 MW dalam 6 Bulan
Beban listrik area Jawa-Bali pada pertengahan Juni 2009 meningkat menjadi 16.500 Megawatt (MW) dalam jangka waktu enam bulan saja. Sebelumnya, beban listrik di awal Januari masih sebesar 15.000 MW
Menurut Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fachmi Mochtar, meningkatnya beban listrik tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang membaik.
"Meningkat sangat signifikan (konsumsi listrik), bebannya sudah 16.500 MW, padahal Januari kermarin sekitar 15.000-an MW, itu per Juni sekarang. Itu mengandung arti PE membaik," ungkapnya di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (22/6/2009) malam.
Dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi tersebut, proyek 10.000 MW tahap pertama diharapkan bisa segera beroperasi tahun ini. Dengan begitu, akan bisa disinkronkan dengan jumlah daya listrik yang ada saat ini.
"Proyek 10.000 MW juga beroperasi tahun ini yang Labuan. Dalam waktu dekat ini akan disinkronkan, itu akan membantu pertumbuhan beban listrik yang kita hadapi saat ini," ungkapnya.
Pertumbuhan kebutuhan listrik yang naik signifikan ini sempat membuat PLN kerepotan untuk memenuhinya. Kenaikan konsumsi ini tidak hanya berasal dari pelanggan lama, tapi juga penambahan permintaan pemasangan instalasi listrik baru.
PLN sebelumnya bahkan mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan pemasangan listrik baru sehingga muncullah program Biaya Pemasangan Solusi (BP Solusi). Program ini disediakan PLN bagi pelanggan yang ingin pemasangan listriknya terlayani lebih cepat meski ada kompensasi biaya yang lebih mahal.
06 juni 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Regionalisasi Tarif Listrik
Penerapan tarif regional listrik dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Regionalisasi tarif listrik memang akan menerapkan tarif berbeda bagi setiap daerah sesuai dengan estimasi kemampuan masyarakat di daerah tersebut.
"Misalnya, PLN di wilayah usaha Sulawesi itu meliputi Sulsel, Sulteg dan Sulut. Masa dalam wilayah usaha yang sama tarif beda-beda padahal biaya produksi sama, maka itu akan timbulkan kecemburuan," ujar Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2009).
Tak hanya itu, regionalisasi tarif juga dikhawatirkan sebagai cara untuk mempercepat kenaikan tarif listrik di Jawa dan Bali.
"Ini perlu dikaji lebih lanjut karena pemerintah menyampaikan dengan regionalisasi tadi, maka yang akan segera dipercepat kenaikannya adalah Jawa dan Bali karena daya beli masyarakat sudah tinggi dan keandalan sistemnya bagus tapi cost pembangkitnya jauh lebih murah daripada tempat lain," jelasnya.
Tjatur menyatakan jika tarif regional ini diterapkan siapa yang akan membayar subsidi listrik juga masih belum jelas. Tjatur menilai adanya perbedaan tarif listrik di masing-masing daerah akan menyebabkan beban subsidi juga berbeda.
"Kami keberatan kalau daerah sediakan subsidi sendiri karena kebanyakan daerah masih mengandalkan APBDnya dari pusat. Jika ini diterapkan dan pemerintah daerah tidak mampu membayar subsidi tersebut, maka pemerintah pusat harus menanggungnya. Jadi, sebetulnya UU ini masih cukup panjang pembahasannya, kita belum bisa ambil keputusan meskipun bahwa nafas UU ini akan diserahkan ke daerah," paparnya.
29 juni 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Sumatera Selatan Dapat Tambahan Listrik 250 MW di 2012
PT Primanaya Energi mulai membangun proyek PLTU Mulut Tambang Keban Agung (2 x 125 MW) dengan total investasi sebesar US$ 230 juta. PLTU yang berada di Lahat, Sumatera Selatan ini dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2012.
"Pembangunan proyek ini merupakan bagian dari Percepatan 10.000 MW tahap II yang melibatkan sektor swasta. Pembangunan pembangkit tambahan oleh IPP sebesar 15.221 MW hingga tahun 2018,'' ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono dalam situs Departemen ESDM yang dilansir detikFinance, Selasa ( 7/7/2009).
Sementara itu, Direktur utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan Sumatera Selatan memiliki sumber energi primer yang besar, sehingga bisa membuka peluang bagi partisipasi investor swasta.
"Sehingga diharapkan peran IPP dalam penyediaan kebutuhan kelistrikan di sistem Sumatera akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga listrik,'' papar Fahmi Mochtar.
Seperti diketahui, pada hari ini telah dilaksanakan acara ground breaking (pemancangan tiang pertama) pembangunan PLTU Mulut Tambang Keban Agung yang memanfaatkan batubara kalori rendah. Pemancangan tiang pertama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin dan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.
Proyek pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) ini dibangun oleh PT Primanaya Energi berdasarkan IUKU-Sementara nomor 407-12/20/600.3/2007 tertanggal 29 Oktober 2007. Kontrak jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA) untuk kontrak daya sebesar 2 x 112,5 MW ditandatangani tanggal 31 Oktober 2007 untuk masa 30 tahun.
Saat ini telah dibebaskan lahan seluas 150 hektar untuk lokasi proyek. EPC dilaksanakan sendiri dengan dukungan dari Harbin Haguo Development Co dan Hebei EPTC. Selama pelaksanaan sebanyak 1.600 orang tenaga kerja terserap dalam proyek ini.
07 juli 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
ROBOLAY : SI PEMBERSIH LAYANG-LAYANG DI JARINGAN LISTRIK
Pada hari Rabu, 12 Agustus 2009 bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah dilakukan penyerahan sertifikat hak paten atas satu karya inovasi unggulan dari pegawai PLN yaitu Robolay. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dr. Andy Noorsaman Sommeng kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Ir. Fahmi Mochtar, MM. Robolay menjadi salah satu dari 101 karya inovasi yang paling prospektif di Bisnis Innovation Centre yang dikeluarkan oleh RISTEK.
Robolay adalah alat pembersih sampah layangan pada konduktor saluran transmisi yang dikendalikan dengan remote kontrol. Alat ini dapat bekerja dengan baik membersihkan sampah pada konduktor Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV dan 150 kV. Robolay dapat melakukan inspeksi konduktor secara langsung sekaligus mendokumentasikan pekerjaan pembersihan lewat kamera yang dipasang pada alat ini.
Manfaat lain yang diperoleh dari penggunaan robolay antara lain :
· Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja
· Mengurangi resiko putusnya kawat/konduktor
· Mengurangi penggunaan sumber daya manusia pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan
· Menunjang program climb up inspection
· Meningkatkan kinerja perusahaan
Robolay yang sudah mendapat hak paten ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
- Nama : Robolay
- Type : RB-V.002
- Tegangan Sumber : 12 Volt
- Kapasitas Battere: 2 x 7,2 Ah
- Jenis Battere : Kering (recharable)
- Total Arus Beban : 7,298 A
- Frekuensi /Daya Radio: 138 – 172 MHz/5,5 W
- Camera : 2 x CCD 12 Volt
- Tegangan Mottor/Ratio: 12 Volt/1 : 27
- Putaran : 1300 rpm
- Kecepatan : 24 meter per menit
- Heater/Resistance : Nikelin 0,5 mm/3,4 Ω
- Dimensi : 81 x 32 x 37 cm
- Berat Total : 13,5 Kg
Dalam ajang seleksi 101 karya inovasi prospektif tersebut, PT PLN (Persero) mengikutkan 22 karya inovasi dan terpilih 6 karya inovasi prospektif yaitu :
1. Robolay
2. Robot CJDW
3. Pole Mounted Circuit Breaker
4. CT – PT test set
5. Hidroset
6. KADET
Karya-karya inovasi tersebut akan dicantumkan dalam buku 101 karya inovasi Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, juga ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Ketenagalistrikan antara PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ). Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Ir. Fahmi Mochtar, MM dan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual DR. Andy Noorsaman Sommeng. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk :
1. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual khususnya teknologi di bidang ketenagalistrikan,
2. Memberdayakan dan mensinergikan sarana maupun pengetahuan yang ada di kedua belah pihak;
3. Meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya manusia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pada teknologi ketenagalistrikan.
4. Melaksanakan kerjasama lainnya yang saling bermanfaat dan menguntungkan bagi para pihak.
Lingkup kerjasama meliputi :
1. Memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya yang dimiliki PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk saling mendukung serta melengkapi guna kepentingan bersama.
2. Penyediaan informasi dan data terpublikasi yang berhubungan dengan pengembangan ketenagalistrikan.
12 Agustus 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
DPR Setujui Kenaikan TDL di 2010
Panitia Anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di tahun 2010. Kenaikan berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya 6.600 VA ke atas.
Menurut Wakil Ketua Panggar Suharso Monoarfa, DPR bersama pemerintah masih melakukan penghitungan mengenai besaran kenaikan tersebut, yang pasti kenaikannya akan dilakukan secara bertahap.
"Sementara hitungan kita itu sekitar 20%. Tapi bisa saja Presiden menghendaki hitungannya tidak 20%, mungkin maunya 10% untuk kenaikan TDL," katanya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2009).
Menurutnya, peningkatan TDL tersebut dilakukan untuk memperbaiki struktur keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar bisa meningkatkan investasinya. Selama ini, PLN memang kesulitan mencari pinjaman untuk investasi proyeknya jika tidak mendapat jaminan dari pemerintah.
Ia menambahkan, jika hal tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun maka bisa mempengaruhi penjualan surat utang yang mereka terbitkan. Diharapkan, dengan TDL yang mencapai tingkat keekonomian, PLN bisa mendapat kepercayaan dari perbankan untuk meminta pinjaman.
Selain memperbaiki kinerja, peningkatan TDL juga dimaksudkan untuk mengurangi subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tersebut. Saat ini, rencana peningkatan TDL tersebut langsung diteruskan kepada komisi terkait.
"Kalau yang 6.600 sudah tidak ada perdebatan, tapi di bawah itu yang mana, berapa, kelompok ini kenaikannya berapa harus dibahas," katanya.
03 september 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Pemadaman Listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya
Sehubungan dengan adanya gangguan Flash Over Inter Bas Trafo (IBT) II Cawang, pada hari Selasa 29 September 2009 pukul 13.27 WIB dan IBT I Kembangan, tanggal 27 September 2009 jam 08.06 WIB Sehubungan dengan nhal tersebut, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang akan melakukan pengurangan beban di wilayah Gambir, Kuningan, Mampang, Pulomas Cawang, Cililitan dsk, Jakarta Barat, Sebagian Tangerang, Teluk Naga, Cileduk.
Pemadamana bergilir dijadwalkan mulai tanggal 29 september sampai dengan 6 oktober 2009, namun pada kenyataannya melebihi jadwal pemadaman listrik bergilir yang telah ditentukan.
29 september 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
KONDISI LISTRIK DI PADANG DAN PARIAMAN PASCA GEMPA
Kondisi listrik di kota Padang dan Pariaman mulai membaik dengan berfungsinya kembali 165 dari 529 gardu distribusi yang ada di kedua kota itu. Sebagian besar listrik tersebut digunakan untuk mengaliri obyek vital seperti RSU Jamil, RSUD, bandara, kantor gubernur, Korem, Polda, 20 titik SPBU dan TNI AU. Memulihkan lampu-lampu penerangan jalan umum juga menjadi prioritas PLN.
Percepatan perbaikan terutama terjadi setelah 310 tenaga teknisi dari berbagai daerah Sumatera, DKI dan Jabar terjun ke lapangan untuk memperbaiki gardu dan sistem jaringan.
"Kami harus mempercepat penyalaan listrik dengan mengerahkan bantuan dari berbagai daerah karena tersebarnya kerusakan. Tiang listrik banyak yang roboh, kabel ke rumah-rumah putus dan gardu distribusi banyak yang rusak," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar yang saat ini meninjau langsung upaya recovery di Padang.
Sementara menunggu sistem kelistrikan kembali berfungsi, PLN mendatangkan sekitar 110 trafo dan 23 genset, termasuk yang disumbangkan mitra PLN. Beberapa genset dilengkapi penerangan yang dapat dipakai dalam proses evakuasi korban di malam hari.
Menurutnya, dalam 1 minggu ini semua gardu ditargetkan dapat kembali berfungsi. Namun, ujarnya, belum tentu semua lampu di rumah dan gedung dapat menyala mengingat kabel yang terputus harus diperbaiki terlebih dahulu demi keselamatan warga dan petugas di lapangan.
Mengenai pemadaman di Pariaman, Fahmi menjelaskan bahwa saat ini tim teknis PLN juga sedang bekerja dan mulai hari ini 20% kota Pariaman sudah menyala kembali.
01 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
BPPT dan Vendor Bantu Proses Perbaikan GITET PLN
Jakarta, 1 Oktober 2009, PT PLN (Persero) mendapatkan dukungan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Vendor peralatan trafo dan sambungan berisolasi gas (GIL) dalam proses pemeriksaan dan pemulihan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) Cawang yang mengalami kerusakan pada Selasa (29/9) lalu.
BPPT memberikan bantuan dengan menurunkan tim khusus yang terdiri dari para ahli pemeriksa kejadian kerusakan GITET. Tim Investigasi BPPT yang dikordinatori oleh Dr. Ferdi Armansyah memiliki 12 anggota dengan komposisi 5 orang Doktor dan 3 Orang Master berbagai bidang superspesialis.
PLN sendiri mengungkapkan terima kasih atas bantuan yang akan turut mempercepat proses perbaikan trafo dan GIL tersebut. General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Nur Pamudji menyatakan bahwa Tim Investigasi BPPT telah memiliki daftar pemeriksaan dan mulai mengambil item yang akan diteliti lebih lanjut.
”PLN amat terbantu dengan dukungan BPPT saat ini. Hasil investigasi akan menjadi masukan dan rekomendasi yang sangat penting bagi PLN,” jelas Nur Pamudji.
Dalam kesempatan yang sama Nur Pamudji juga memaparkan tentang kemajuan yang didapatkan dalam pembicaraan konsultasi dengan ahli dari pemasok komponen trafo. Seperti diketahui 3 perusahaan vendor trafo dan GIL yang sedang melakukan persiapan pemulihan dan penyiapan material yang rusak tersebut adalah Elin, Areva dan Hitachi. Diharapkan hasil assessment perbaikan akan mengarahkan perbaikan sistem GITET yang terganggu menjadi lebih cepat.
Manuver Jaringan Mulai Berhasil
Manuver jaringan yang sudah dilakukan PLN selama 3 hari terakhir ini sudah mulai memperlihatkan hasil. Ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan diharapkan agak berkurang.
PLN berharap dukungan dari berbagai lembaga seperti BPPT dan vendor pada hari ini dan ditambah dengan efisiensi konsumsi listrik dari pelanggan besar akan mengurangi pemadaman. Seperti diketahui sebelumnya, General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Purnomo Willy menjelaskan terdapat 500 pelanggan besar di area Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang konsumsi masing-masing 200 kV. Lokasi industri kebanyakan berada di daerah Cakung, Pulo Gadung dan Marunda.
Atas ketidaknyamanan pelayanan yang sedang terjadi ini, manajemen PLN menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada seluruh pelanggan setia PLN memohon partisipasi agar dapat mengurangi pemakaian listrik dengan mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan.
01 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PEMBANGUNAN 4 PROYEK PLTU
SIGNING OF TERM LOAN FACILITY AGREEMENTS FOR 4 (FOUR) COAL-FIRED STEAM POWER PLANTS (CFSPP) BETWEEN PLN AND CHINA DEVELOPMENT BANK AND ICBC FOR CFSPP 2 CENTRAL JAVA (1 x 660 MW) AND CFSPP WEST SUMATERA ( 2 x 112 MW), AND BETWEEN PLN AND BANK BRI CONSORTIUM FOR CFSPP LAMPUNG (2 x 100 MW) AND CFSPP NORTH SUMATERA (2 x 200 MW)
On Wednesday, 14October 2009 at the office of Department of Finance, Indonesia’s State Owned Electricity Company (PLN) signed 3 (three) long term loan facility agreements with creditors for 4 (four) coal fired steam power plants (CFSPP) projects as part of the 10,000 MW Fast Track Program. The first loan was to finance CFSPP 2 Central Java (1 x 660 MW) worth USD 625 millions, while the second was for the USD 138 millions CFSPP West Sumatera (2 x 112 MW); both were funded by China Development Bank. The third loan signed with the consortium of Bank BRI, Bank Mandiri and Bank BNI was for two projects, i.e. CFSPP Lampung (2 x 100 MW) and CFSPP North Sumatera combined for an amount of USD 329 millions or equivalent to Rp 3.9 trillions. The signingis a significant progress in the Fast Track Program, following the finalization of five buyer credit facilities signed in January, May, July, and December 2008 to finance USD portion for Paiton, Suralaya, Labuan, Indramayu and Rembang steam coal power plant projects, whereas in May 2009, three buyer credit facilities had been signed for USD portion of Aceh, Pelabuhan Ratu and Teluk Naga as well as Rupiah loans signed in April dan July 2008 and April 2009. In July this year, PLN has also signed long term loan facility agreement with The Export Import Bank of China (CEXIM) worth US$ 293 million for the Pacitan steam coal power plant project (2 x 315 MW) in East Java.
Loan agreement USD portion for CFSPP Lampung and CFSPP North Sumatera was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero), and Sofyan Basir,President Director Bank BRI acting as Lead Arranger/Agent/Lender, Agus Martowardoyo, President Director Bank Mandiri acting as Lenderdan Gatot M. Suwondo, President Director Bank BNI acting as Lender.
Loan agreement USD portion and USD equivalent Rupiah portion for CFSPP 2 Central Java was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero), and Mr. Zhao Fangqiang, Vice Governor of Fujian Branch (CDB)acting as Arranger and Mr. Yuan Bin, President Director Bank ICBC Indonesia acting as Arranger / Agent.
Loan agreement USD portion for CFSPP West Sumatera was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero) withMr. Zhao Fangqiang, Vice Governor of Fujian Branch (CDB)acting as Arranger and Mr. Chen Chang Jiang, Assistant Deputy General Manager of Jakarta Branch (Bank of China)acting as Agent.
The event was witnessed by Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.
With these signings and loan for Rupiah portion already secured from domestic bank, i.e. from Bank Mega for CFSPP Tarahan and CFSPP Pangkalan Susu, from Consortium of Regional Government Banks (Asbanda) for CFSPP Teluk Sirih, the whole financing requirements for the four projects have been secured. CDBwill finance USD portion and USD equivalent Rupiah portion forCFSPP Central Java which is located in Adipala. The three transactions are long term credit facilities with full guarantee from Indonesian Minister of Finance. The transactionswere arranged by Norton Rose and Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) as legal consultants.
Credit facility from CDB has a tenor of 13 years door-to-door including grace period for the first 3 years. This floating LIBOR-based loan has longer tenor than what is available in the commercial loan market. On the other hand, the JIBOR-based loan fromBank BRI Consortium has a tenor of 10 years door-to-door including grace period for the first 3 years. These termsare proof of depth and availability of long-term funds from the credit export market. This also shows full commitment of the Indonesian Goverment to support the 10,000 MW Fast Track Program.
The construction of the CFSPPs in Sumatera and Java has progressed according to the schedule. Both CFSPP Lampung in Tarahan and CFSPP North Sumatera in Pangkalan Susu are planned to start operation in 2010, whereas CFSPP West Sumatera in Teluk Sirih will operate in 2011, and CFSPP 2 Central Java in Adipala is expected to go into operation in 2012.
With this signing, nine major steam coal power plant projects of the Fast Track Program located in Java island, i.e. Paiton (1 x 660 MW), Suralaya (1 x 625 MW), Labuan (2 x 315 MW), Indramayu (3 x 330 MW), Rembang (2 x 315 MW), Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW), Teluk Naga (3 x 315 MW), Pacitan (2 x 315 MW), and this Adipala project (1 x 660) have now secured full financing for both USD and Rupiah portion. Therefore, the completion of those projects is now more certain. For Java-based projects, the total financing commitment which has now been secured is USD 3.456 billions and Rp13.3 trillions.
For projects outside Java island, 20 of 23 contracted projects has had financing commitment amounting IDR 5.7 trillions for Rupiah portion and 19 locations has secured foreign currency portion worth USD 1.016billions.
To summarize, up to this point, 90.7% USD portion and 98.2% IDR portion financing requirement of contracted projects in the Fast Track program has been secured through bank loans (which is 85% of the total amount of the EPC contracts). The rest of the financing needs is now under negotiation with Chinese and domestic banks.
While efforts to procure of the full funding is now being undertaken, PLN has and will always keep the power plant construction going to ensure the completion of the 10,000 MW Fast Track Program which is enormously strategic to fulfill the growth of electricity power demand and the national economy.
14 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Krisis Listrik di Riau Akibat Buruknya Sistem Interkoneksi Sumatera
Krisis kelistrikan di Riau dengan pemadaman 12 jam sehari terjadi akibat bobroknya sitem jaringan listrik interkoneksitas di Sumatera. Distribusi pembagian beban tidak berlaku adil dan tidak berjalan kosisten.
Demikian disampaikankan Direktur Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Riau, Marbaga Tampubolon ketika dihubungi detikFinance, Jumat (16/10/2009).
Menurutnya, wilayah Pekanbaru masuk dalam jaringan interkoneksitas listrik Sumatera. Namun dalam keseharian, wilayah Pekanbaru harus terjadi pemadaman selama 12 jam sehari.
"Kalau pengaturan beban interkoneksi Sumatera berjalan dengan baik dan pimpinan wilayah PLN di Sumatera tidak bersifat egois maka sesungguhnya Riau tidak terjadi defisit separah ini," ujarnya.
Ia menegaskan, mestinya masing-masing General Maneger PLN bisa mendudukkan persoalan yang tengah keluhkan masyarakat Riau.
"Tapi kan selama ini kita GM PLN di Sumatera justru melihat persoalan krisis listrik secara parsial bukan secara kolektif berdasarkan interkoneksi Sumatera," imbuh alumni Fak Tekhnik Elektro USU itu.
Dia menjelaskan, jika memang jaringan interkoneksitas terjadi kekurangan daya, semestinya hal ini menjadi beban bersama di seluruh wilayah Sumatera. Namun selama ini kekurangan defisit listrik itu justru ditumpukan pada satu wilayah saja yakni Riau. Hal ini yang menyebabkan sepanjang tahun masyarakat ketimban sial menerima pemadaman minimal 12 jam dalam sehari.
"Riau kan masuk jaringan interkoneksitas Sumatera. Mestinya jangan hanya Riau yang dijadikan tumbalnya. Kalau masing-masing wilayah mau berbagi soal devisit ini, maka mestinya wilayah lain juga merasakan pemadaman bergilir yang sama dan tidak mesti seperti sekarang ini, hanya Riau yang merasakan," kata Marbaga.
Menurut Marbaga tidak masuknya Riau dalam program PLN Pusat 10.000 MW, itu menunjukan cara pandang yang parsial. Semestinya usulan yang dilakukan adalah system interkoneksitas Sumatera dengan cara masing-masing GM PLN Sumatera mengusulkan bersama.
"Jadi jaringan listrik itu tidak hanya mengatasnamakan Riau saja, sebab jaringan listrik yang ada saat ini justru dengan system interkoneksitas. Jadi kebutuhan itu tidak hanya untuk Riau semata namun kesuluruh jaringan interkoneksitas di Sumatera. Ini yang kita lihat tidak dilakukan bersama oleh GM PLN di Sumatera," kata Marbaga.
Sepanjang tidak adanya pemahaman yang sama atas krisis listrik ini, maka sampai kapanpun Riau akan tetap menjadi bulan-bulanan pemadaman bergilir.
"Kita tidak melihat adanya niat baik para GM PLN di Sumatera untuk meminimalisir pemadaman di Riau. Hanya Riau satu-satunya di Sumatera yang terjadi pemadaman setengah hari dalam sehari," kata Marbaga.
16 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Penambahan Jaringan Listrik Baru 1,2 Juta Per Tahun di 2010-2014
Departemen ESDM menargetkan adanya penambahan sambungan baru 1 hingga 1,2 juta rumah tangga per tahun dari proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan sepanjang tahun 2010 hingga 2014.
Data Departemen ESDM yang dikutip detikFinance , Sabtu (16/10/2009) menyebutkan, penambahan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun (2010-2014) terdiri dari
Kapasitas pembangkit listrik sekitar 30.613 MW atau rata-rata tambahan kapasitas sebesar 6.123 Mw per tahun. Dimana 17.790 MW dikerjakan oleh PLN dan sisanya dilakukan oleh swasta.
Panjang Jaringan transmisi tenaga listrik (500 kV,275 kV, 150 kV dan 70 kV) sepanjang 27.779 kms atau rata-rata tambah panjang sebesar 5.556 kms per tahun.
Panjang jaringan distribusi tenaga listrik sepanjang 175.204 kms atau rata-rata tambah panjang jaringan sebesar 35.040,8 kms per tahun.
Adapun total investasi untuk pembangunban infrastruktur di sektor kelistrikan mulai tahun 2010 hingga 2014 mencapai US$ 44,434 miliar, dimana untuk pembangunan pembangkit dibutuhkan dana sebesar US$ 31,422 miliar, transmisi sekitar US$ 7,287 miliar, distribusi sekitar US$ 5,266 miliar dan investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan sekitar US$ 458 juta.
"Untuk pendanaannya, sebagian besar berasal dari pihak swasta," jelas data itu.
Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut diharapkan target rasio elektrifitasi sekitar 76,8 persen pada tahun 2014 bisa tercapai. Saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 65,1 persen.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan permintaan listrik yang meningkat sekitar 9 persen per tahun.
17 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Pemerintah Rugikan PLN Dengan TDL Rendah
Pemerintah dinilai telah bersikap tidak adil dalam penetapan tarif dasar listrik (TDL) terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, TDL yang selama ini ditetapkan pemerintah tidak dapat menutupi biaya produksi listrik yang dikeluarkan BUMN listrik ini.
"Dari awal pemerintah sudah salah dalam menentukan tarif," ujar Pengamat Kelistrikan, Tri Mumpuni saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (18/11/2009).
Tri memaparkan, berdasarkan perhitungannya, untuk memproduksi listrik sebesar 1 kwh di sistem listrik Jawa Bali diperlukan biaya sekitar Rp 1.000 hingga 1.200 per kwh, sementara harga jual listrik rata-rata di PLN Jawa Bali Rp 664,5 per kwh. Menurutnya, seharusnya PLN menjual listrik itu sebesar Rp 1.300 per kwh atau sama dengan biaya pokok produksi listrik.
"TDL itu harusnya merefleksikan biaya produksinya. Rakyat juga harus tahu bahwa memproduksi listrik itu mahal," ungkapnya.
Tri juga menilai kebijakan subsidi yang ditetapkan pemerintah saat ini masih terlalu berpihak kepada orang kaya. Menurutnya, subsidi listrik seharusnya hanya diberikan kepada para pelanggan golongan 450 VA yang pemakaiannya sekitar 300 KWh per bulan.
"Betapa tidak adil kalau orang-orang kaya itu masih disubsidi juga," tandasnya.
18 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Kaltim Terancam Krisis Listrik di 2010
Pemerintah memutuskan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk proyek 10.000 Megawatts (MW). Namun PLN tetap menyatakan krisis listrik mengancam di tahun 2011 mendatang apabila Kaltim tidak memiliki pembangkit baru, khususnya untuk memperkuat 3 kota di Sistem Mahakam seperti Balikpapan,Samarinda dan Tenggarong.
"Tingginya permintaan sambungan baru menyebabkan di tahun 2011 terancam terjadi krisis listrik," kata GM PT PLN Wilayah Kaltim, Achmad Siang ketika dihubungi detikFinance, Jumat (20/11/2009).
Dalam proyek 10.000 MW tersebut, Kaltim mendapat jatah 2x100 MW di Teluk Balikpapan yang dibangun secara bertahap pada tahun 2012 serta tahun 2013 masing-masing 100 MW.
Achmad mengungkapkan, daftar tunggu sambungan baru saat ini mencapai 300 MW di Sistem Mahakam, yang baru akan dipenuhi pada 2010. Pasokan datang dari pembangkit baru berkapasitas 40 MW di Tanjung Batu, Kabupaten Kutai Kartanegara serta 20 MW di Karang Joang, Balikpapan yang akan beroperasi di tahun 2010.
Pembangkit yang telah beroperasi saat ini di sistem mahakam adalah PLTG Sambera, PLTD Karang Asam, PLTD Keledang, PLTD Gunung Malang, PLTD Batakan serta PLTGU Tanjung Batu. Beberapa diantaranya harus menjalani pemeliharaan lantaran berusia puluhan tahun, namun tetap akan mampu melayani beban puncak malam hari sebesar hingga 210 MW dari ketersediaan daya yang dimiliki sebesar 225 MW.
Lebih lanjut dikatakan Achmad, krisis listrik yang mengancam di tahun 2011 juga disebabkan keterbatasan dana dan investasi terkait jaringan dan pembangunan fasilitas penyaluran daya.
"Itu butuh investasi besar dan PLN keterbatasan," tambah Achmad tanpa merinci besaran dana investasi yang disebutkannya.
Ketika disinggung apakah kondisi tersebut akan mengancam target Kaltim bebas krisis listrik 2013, Achmad mengaku tetap optimistis.
"Kami tetap optimistis Kaltim bebas krisis listrik tahun 2013 karena pemerintah pusat dan provinsi Kaltim,berkomitmen tentang hal itu," pungkasnya.
20 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PLN Gandeng Swasta Atasi Defisit Listrik
PLN membuat kontrak dengan beberapa perusahaan yang memiliki kelebihan pasokan listrik (excess power) untuk mengatasi defisit pasokan listrik di beberapa wilayah di Indonesia. PLN telah melakukan pembicaraan dengan 11 pemilik excess power dari propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka adalah pengusaha pabrik kelapa sawit, pabrik kertas, pabrik gas dan pabrik tekstil.
Upaya mengatasi krisis listrik di daerah-daerah luar Jawa secara mendasar memang harus menunggu selesainya proyek 10.000 MW, tetapi hal tersebut memerlukan waktu. Untuk mengatasi defisit listrik secara cepat PLN melakukan dua hal yakni membeli excess power dan menyewa genset berkapasitas besar.
Pada pertemuan Jum’at pekan lalu (20/11/09) PLN langsung mendapatkan konfirmasi kesediaan dan kesiapan dari para pemilik excess power untuk membantu PLN memasok sebagian listriknya. Kontrak yang ditandatangani adalah kesediaan pemilik excess power untuk memasok listrik ke PLN sebesar 96 MW, dengan rincian sebagai berikut :
· Sumatera Utara 12 MW
· Riau 16 MW
· Bintan 4 MW
· Jawa Timur 10 MW
· Kalimantan Selatan 17 MW
· Jawa Barat 20 MW
· Lampung 6 MW
· Jambi 11 MW
Sebelumnya PLN telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 108 MW dari perusahaan pemilik excess power di Sumatera Utara sebesar 47 MW dan Jawa Barat sebesar 61 MW. Saat ini pasokan listrik tersebut sudah masuk ke sistem PLN.
Pada pertemuan yang juga dihadiri para General Manager PLN itu, secara umum PLN meminta masukan dari para pengusaha mengenai cara yang tercepat proses administrasi dan penerapan harga yang bisa diterima kedua pihak secara win-win.
Rencananya General Manager dari wilayah yang bersangkutan akan menandatangani perjanjian pembelian listrik dengan para pemilik excess power. Diharapkan pasokan listrik dapat dialirkan ke sistem PLN dalam waktu secepatnya.
Beberapa waktu lalu PLN telah membeli excess power di Sumatera Utara dari PT Inalum dan PT Growth Plantation sebesar 47 MW. Selain itu PLN juga membeli excess power di Jawa Barat dari PT Bekasi Power dan PT Argopantes sebesar 39 MW.
PLN akan terus menginventarisir potensi excess power di setiap daerah dan melakukan upaya persuasi kepada para pemiliknya untuk membantu mengatasi defisit listrik. PLN bersedia membayar biaya produksi excess power di tambah margin yang wajar bagi pemilik. PLN memperkirakan potensi excess power yang dapat dimanfaatkan dari industry argo di Sumatera dan Kalimantan tidak kurang dari 300 MW.
27 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
TRAFO IBT 500/150 KV CAWANG BARU TELAH BEROPERASI
Pada hari Sabtu, 5 Desember 2009, pkl. 16.41 WIB trafo Interbus Transformer (IBT) # 2, 500/150 KV, 500 MVA di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang Baru telah beroperasi. Trafo ini langsung dibebani hingga 100 MW, setelah sebelumnya dilakukan pemanasan selama 24 jam. Secara bertahap trafo tersebut akan dibebani sampai beban normal, seperti sebelum mengalami gangguan, sekitar 360 MW. “Ditargetkan mulai Senin besok (7/12) trafo sudah bisa beroperasi maksimal untuk mengcover beban” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar. Trafo ini merupakan pengganti trafo yang mengalami gangguan pada tanggal 29 September 2009 lalu, yang menyebabkan tejadinya pemadaman bergilir di beberapa tempat di Jakarta. Trafo pengganti didatangkan dari GITET Krian, Surabaya.
“Pemulihan trafo IBT Cawang Baru tersebut lebih cepat dari yang ditargetkan pada 19 Desember 2009”. Lanjut Fahmi. Untuk mengejar target operasi tersebut Tim Recovery (pemulihan) gangguan Trafo Cawang dibawah kordinasi PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali, Region Jakarta dan Banten harus bekerja siang dan malam, secara shift sejak 31 Oktober 2009. Seluruh teknisi PLN Region Jakarta dan Banten yang berjumlah sekitar 93 orang dikerahkan untuk memulihkan trafo tersebut.
Pelaksanaan pekerjaan juga dibantu teknisi dari Hitachi untuk peralatan di sisi 150 kV dan teknisi AREVA untuk komponen peralatan di sisi 500 kV. Sedangkan supervisi pengujian dilakukan oleh PLN Jasa Sertifikasi.
GI KEMBANGAN PERLU PEMELIHARAAN
Dengan telah beroperasinya Trafo IBT #2 Cawang Baru tersebut diharapkan kondisi kelistrikan di subsistem Jakarta akan menjadi lebih baik. Meskipun demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berhemat dalam pemakaian listrik, mengingat kondisi pasokan yang masih terbatas. Saat ini beban gardu induk yang memasok listrik ke Jakarta rata-rata sudah di atas 90 %.
Mulai tahun 2010 PLN akan memperkuat sub sistem Jakarta yang sebagian pendanaannya telah dialokasikan Pemerintah melalui kredit eksport sebesar 300 juta US dollar atau sekitar Rp. 2,85 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp. 8,6 triliun.
Disamping itu, gardu induk (GI) Kembangan sudah mendesak untuk dipelihara, dan jika dilakukan hal ini akan menyebabkan terjadinya potensi pemadaman di Jakarta Barat sekitar 200 MW. Untuk menghindarkan pemadaman tersebut PLN sedang merelokasi trafo 500 MVA dari GITET Mandirancan, Cirebon ke GITET Balaraja Tangerang dan direncanakan proses relokasi selesai tanggal 16 Desember 2009.
Oleh karena itu sewaktu –waktu bisa saja terjadi pemadaman bergilir di daerah Kembangan dan sekitarnya sampai selesainya proses relokasi tersebut jika pemeliharaan GI Kembangan terpaksa harus dilakukan.
05 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PROYEK PEMBANGKIT 10.000 MW MULAI BEROPERASI
Kamis, 10 Desember 2009, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar beserta jajaran Direksi dan Komisaris Utama melaksanakan kunjungan kerja ke proyek PLTU Labuan, Banten. Proyek ini merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW yang dilaksanakan oleh PLN berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006.
Proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW mulai menunjukkan hasilnya dengan masuknya 1 unit PLTU Labuan 300 MW ke sistem interkoneksi Jawa Bali sejak Juli 2009. Proyek PLTU Labuan dengan total kapasitas 2 x 300 MW berlokasi di desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Propinsi Banten.
Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara.
Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW. Pembangunan proyek – proyek PLTU tersebut guna mengejar kekurangan pasokan tenaga listrik sampai beberapa tahun ke depan. Proyek ini selain menunjang program diversifikasi energi ke non bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah yang cadangannya tersedia melimpah di tanah air, juga bertujuan lain yakni menekan harga pokok produksi (HPP).
MANFAAT PLTU LABUAN
Dengan beroperasinya Unit 1 PLTU Labuan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya :
· Mengurangi penggunaan BBM untuk operasional pembangkitan dalam jumlah cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi subsidi BBM.
· Pemanfaatan energi alternatif (batubara) yang saat ini tersedia cukup banyak di Kalimantan dan Sumatera, secara signifikan akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat pada wilayah sumber batubara, dilain pihak BBM oleh Pemerintah hanya untuk export guna menghasilkan devisa negara.
· Meningkatkan mutu dan keandalan sistim penyediaan, penyaluran serta pelayanan tenaga listrik, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi daerah, regional dan nasional serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
· Menanggulangi krisis energi listrik akibat pertumbuhan beban, khususnya untuk wilayah Jawa Bali, dengan terwujudnya regional balanced system ketenagalistrikan Jawa Bali.
· Dengan penggunaan bahan bakar non BBM, maka HPP listrik dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan
· Mempercepat proses pertumbuhan wilayah/daerah setempat disekitar PLTU Labuan, dengan akan bertumbuhnya berbagai sarana pemukiman, industri kecil, menengah dan besar.
10 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran proyek 10.000 MW Labuan, dapat didownload di sini: "Proyek 10.000 MW Labuan"
-------------------------------------------------------------------------------------
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT PEMBANGUNAN PROYEK PLTU 3 JAWA TIMUR, TANJUNG AWAR-AWAR (2 X 350 MW), PLTU KEPRI, TJ BALE KARIMUN (2 X 7 MW), PLTU 1 RIAU, BENGKALIS (2 X 10 MW), PLTU 2 RIAU, SELAT PANJANG (2 X 7 MW), PLTU 1 KALIMANTAN BARAT, PARIT BARU (2 X 50 MW), PROYEK TRANSMISI JAWA BALI, PROYEK TRANSMISI LUAR JAWA BALI, PROYEK TRANSMISI GARDU INDUK GAS INSULATED SWITCHGEAR & UNDER GROUND CABLE PULAU JAWA
Senin, 14Desember 2009PLN berhasil menyelesaikan pendanaan untuk seluruh proyek 10.000 MW. Disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar menandatangani enam Perjanjian Kredit jangka panjang dengan perbankan dalam dan luar negeri dengan total pinjaman sebesar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit berbahan bakar batubara (Proyek 10.000 MW).
Perjanjian Kredit yang ditandatangani tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dengan Bank of China untuk porsi USD Proyek PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar senilai US$ 371,5 juta
2. Dengan sindikasi Bank BRI dan Bank BCA untuk 3 PLTU di Riau yaitu PLTU Kepri Tanjung Bale Karimun, PLTU 1 Riau Bengkalis, PLTU 2 Riau Selat Panjang, dan PLTU 1 Kalimantan Barat Parit Baru yang terbagi dalam dua Perjanjian Kredit dengan jumlah total sebesar Rp 1.51 Triliun terdiri dari
a. porsi Rupiah sejumlah Rp 636 Milyar
b. porsi US Dollar sejumlah USD 87,2 juta atau ekivalen dengan Rp 872 Milyar
3. Untuk proyek transmisi yang terkait dengan Proyek 10.000 MW terdiri dari tiga Perjanjian Kredit yaitu
a. Paket 1 dengan sindikasi Bank Mandiri dan Bank BCA untuk 26 proyek Transmisi tersebar yang berada di Jawa senilai Rp 2.6 Triliun,
b. Paket 2 dengan sindikasi Bank BNI dan Bank BRI untuk 20 proyek Transmisi tersebar yang berada di Luar Jawa senilai Rp 1.9 Triliun
c. Paket 3 dengan Bank BCA untuk porsi Rupiah tiga buah kontrak Proyek Gas Insulated Switchgear (GIS) dan Under Ground cable di Jawa senilai Rp 327 Milyar.
Perjanjian Kreditdari Bank of China ini didukung sepenuhnya oleh Sinosure yaitu lembaga penjamin kredit ekspor, sebuah badan Pemerintah China. Kredit dengan tenor 13 tahun termasuk masa tenggangtiga tahun dengan suku bunga mengambang berbasis LIBOR merupakan bentuk pendanaan yang pas untuk proyek ini. Sedangkan dari Bank Domestik yang ikut berpartisipasi yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BCA kredit diberikan dengan tenor 10 tahun door-to-door termasuk masa tenggang tiga tahun dengan suku bunga mengambang berbasis JIBOR. Terhadap Perjanjian Kredit ini diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah no 91 tahun 2008.
Penandatanganan enam buah Fasilitas Kredit tersebut diatas dengan jumlah total sebesar USD 458.7 juta dan Rp 5.5 Triliun atau setara dengan Rp 10 Triliun merupakan pendanaan 85% dari nilai kontrak pembangunan proyek2 tersebut, sisanya 15% dari nilai kontrak telah disediakan dari Anggaran PLN
Fahmi Mochtar menyampaikan bahwa acara penandatanganan Perjanjian Kredit hari ini merupakan momen yang istimewa bagi PLN karena dua hal
Pertama :.Merupakan kredit perbankan yang pertama yang ditandatangani PLN untuk mendukung proyek transmisi. Hal ini merupakan terobosan dan pengalaman baru baik bagi PLN maupun dari sisi kredit perbankan.
Kedua :.Merupakan kredit perbankan yang terakhir untuk pendanaan pembangkit proyek 10.000 MW sehingga seluruh pendanaan untuk 33 PLTU telah tersedia dari pinjaman Bank dan siap untuk dimanfaatkan. Dengan demikian total pinjaman perbankan untuk porsi USD dan porsi Rupiah proyek 10.000 MW adalah sebesar Rp 68,6 triliun (USD 4,9 Milyar ditambah Rp 19,6 Triliun). Penyelesaian proses pendanaan proyek 10.000 MW ini merupakan suatu tahapan hasil kerja keras tim PLN sehingga untuk tahun 2010 kami dapat lebih fokus pada penyelesaian konstruksi pisik di lapangan, Fahmi Mochtar menambahkan.
Keenam perjanjian kredit yang ditandatangani tersebut melengkapi serangkaian perjanjian kredit perbankan yang telah ditandatangani PLN secara bertahap untuk mendukung pendanaan proyek 10.000 MW yang merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN melalui Peraturan Presiden No. 71/2006. Proyek ini merupakan jawaban atas tingginya permintaan tenaga listrik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus dimaksudkan menekan biaya produksi melalui penggantian BBM dengan batubara yang biaya bahan bakarnya lebih murah.
Perlu ditambahkan bahwa walaupun aspek pendanaan baru saja dapat diselesaikan, namun perkembangan pekerjaan konstruksi di lapangan sudah lebih maju. Sebagai gambaran saat ini sedang dibangun 33 PLTU berbahan bakar batubara terdiri dari 10 PLTU berlokasi di Pulau Jawa dan 23 PLTU di luar Pulau Jawa. Diantara proyek-proyek tersebut 10 proyek kemajuan pembangunannya sudah diatas 50% yaitu PLTU Labuan Banten, PLTU Suralaya Banten, PLTU Indramayu Jabar, PLTU Rembang Jateng, PLTU Paiton Jatim, PLTU Pacitan Jatim, PLTU Teluk Naga/Lontar Jabar, PLTU Tanjung Bale Karimun Kepri, PLTU Ende NTT, dan PLTU Kendari Sultra.
14 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Ini Dia Jajaran Direksi Baru PLN
Pemerintah telah menetapkan nama-nama baru dalam jajaran direksi PT PLN (persero). Jabatan Dirut akan dijabat Dahlan Iskan, sementara Wakil Dirut akan dihapuskan.
Total anggota Direksi PLN terdiri dari 10 orang, termasuk Dirut. Mereka rencananya akan dilantik di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (23/12/2009).
Semenjak Menneg BUMN dijabat Mustafa Abubakar, pelantikan pejabat BUMN selalu dilakukan di kantor BUMN bersangkutan. Hal serupa dilakukan ketika Mustafa melantik Sutarto Alimoeso sebagai Dirut Bulog, yang digelar di kantor Bulog.
Menurut sumber-sumber detikFinance, ada dua direktur lama PLN yang masih bertahan. Susunan Direksi baru PLN adalah:
* Direktur Utama: Dahlan Iskan (Saat ini CEO Jawa Pos Group)
* Direktur bisnis dan manajemen risiko: Murtaqi Syamsuddin (Saat ini Direktur Jawa Bali PLN)
* Direktur Keuangan: Setio Anggoro Dewo (Saat ini Dirkeu PLN),
* Direktur SDM: Eddy Erningpradja (Saat ini Manajer SDM & Organisasi P3B Sumatera),
* Direktur pengadaan strategis: JB Bagyo Riawan (Saat ini Deputi Direktur (DD) Pembangkitan Jawa-Bali)
* Direktur energi primer: Nur Pamudji (saat ini General Manager PLN P3B Jawa Bali)
* Direktur perencanaan dan teknologi: Nasri Sebayang (Saat ini Kepala Satuan Energi Primer PLN)
* Direktur Operasi Jawa Bali: Ngurah Adnyana (Saat ini General Manager PLN Distribusi Bali)
* Direktur operasi Indonesia bagian Barat: Harry Jaya Pahlawan (Sekretaris Perusahaan PLN),
* Direktur operasi Indonesia bagian Timur: Vickner Sinaga (ketua tim ERS PLN)
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku seluruh persiapan pelantikan jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) sudah selesai.
"Semua persiapan pelantikan sudah selesai. Sudah siap dilaksanakan besok (hari ini, Rabu (23/12/2009)," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/12/2009) malam.
Menurut Said, selain calon direksi baru, pelantikan tersebut juga akan dihadiri jajaran direksi yang saat ini masih menjabat untuk dicopot dari dari jabatannya.
Dengan lengkapnya seluruh persiapan pelantikan tersebut, berarti Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengenai pengangkatan dan pemberhentian direksi sudah terbit.
Begitu juga dengan kontrak kerja para direksi baru beserta key performance indicator (KPI) telah disiapkan.
Menurut Said, Kementerian BUMN juga telah memanggil jajaran direksi PLN lama terkait pemberhentiannya. "Semua sudah, tidak ada yang protes," tambahnya.
Menanggapi isu demo yang akan dilakukan Serikat Pekerja PLN, Said mengatakan hal itu tidak akan dilarang oleh Kementerian BUMN. Menurutnya, sah-sah saja orang menyampaikan aspirasinya.
"Tidak apa-apa kalau demo, semua orang punya hak bersuara," imbuhnya.
23 desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
PLN Gencarkan Pemberantasan Pencurian Listrik
PT PLN (persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang akan meningkatkan upaya pengurangan tingkat kehilangan daya listrik dari pembangkit ke konsumen (losses ) khususnya dari praktek-praktek pencurian listrik hingga ke titik minimal.
Sebelumnya Dirut PLN yang baru Dahlan Iskan telah menandatangani kontrak kerja dengan Menneg BUMN salahnya satunya mengurangi losses listrik secara nasional dari 10% menjadi 8,5% hingga 2014.
General Manager PLN Disjaya dan Tengerang Purnomo Willy mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan melakukan peremajaan peralatan pengukuran yang usianya sudah uzur dalam rangka mengurangi tejadinya losses listrik.
"Untuk tahun 2010 kita insentifkan lagi, itu kita sudah lakukan ini semua, hanya tinggal tingkatkan pengawasan, termasuk kepada pelanggan skala besar," kata Willy dalam pesan singkatnya kepada detikFinance , Sabtu(26/12/2009).
Willy menjelaskan melalui operasi P2TL selama setahun ini, ia mengklaim telah berhasil menurunkan tingkat losses listrik di Jakarta sebesar 9,01% pada posisi bulan November, padahal pada awal tahun 2009 masih mencapai 10,1%.
"Sebenarnya kalau losses di bawah 9% lebih pada hal teknis sebesar 7%, sisanya pencurian dan masalah administrasi," katanya.
Dari pelanggan Jakarta dan sekitarnya yang mencapai 3,5 juta pelanggan, menurut Willy sebanyak 92% adalah pelanggan rumah tangga sedangkan sisanya adalah pelanggan industri, bisnis, dan perkantoran.
Ia memperkirakan ada kurang lebih sebanyak 3-4% pelanggan di Jakarta yang diduga terjadinya kelainan penggunaan listrik, baik tidak disengaja maupun disengaja termasuk melakukan pencurian listrik. Sementara tingkat losses listrik yang dipicu oleh faktor teknis lebih dipicu oleh jaringan kawat listik dan proses penyusutan di trafo-trafo PLN.
Sementara itu Manager PLN Area Pelayanan Pondok Ungu Lasiran mengatakan selama periode November-Desember 2009 pihaknya telah menertibkan banyak pelanggaran bagi para pelanggan industri, bisnis, dan rumah tangga. Di antaranya pasar malam dan hunian liar yang sebagian besar menggunakan listrik secara illegal.
Dikatakan Lasiran selama bulan November hingga Desember 2009 penertiban telah di lakukan di beberapa pasar malam di antaranya Pasar Candra Baga dan Pasar
Malam Harapan Indah Bekasi. Dari kedua pasar tersebut didapatkan jumlah sebanyak 281 kios yang menggunakan listrik secara illegal.
Sementara untuk daerah-daerah hunian liar telah di tertibkan sebayak 3 lokasi dengan total pelanggan liar yang berhasil ditertibkan sebanyak 231 pelanggan telah resmi menjadi pelanggan selama bulan November hingga Desember. Beberapa lokasi antara lain Jalan Reformasi Jakarta Utara, Kampung Tanggul Bekasi, Kampung Telar Taruma Jaya Bekasi.
"Kerugian yang berhasil diselamatkan akibat pemasangan ilegal tersebut sekitar Rp 329 juta," katanya.
Dikatakannya upaya penertiban akan terus dilakukan mengingat di kawasan Jakarta Timur masih banyak daerah-daerah yang rawan pencurian listrik.
Lasiran menjelaskan salah satu tujuan dari penertiban ini adalah di antaranya menghindari terjadinya kebakaran akibat adanya pemasangan jaringan yang tidak standar di masyarakat termasuk menekan losses listrik dan lain-lain.
26 desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: PLN.co.id, detikfinance.com, vivanews.com
